Terbengkalainya asset jembatan timbang milik Dinas Perhubungan & Kominfo Provinsi Kalbar yang terletak di Desa Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara (MHU), Kabupaten Ketapang, kembali menyeruak ke permukaan publik. Pasalnya sejak jembatan timbang ini selesai dibangun pada 2005 silam, ironisnya hingga 2013, ternyata asset Pemerintah Provinsi Kalbar ini tidak kunjung dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

“Ini adalah asset milik Dinas Perhubungan & KominfoProvinsi Kalbar yang dibangun dengan menggunakan uang rakyat yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Tentunya uang rakyat ini harus dipertanggungjawabkan,” tegas anggota Komisi C DPRD Provinsi Kalbar, Andry Hudaya Wijaya, SH, MH, di ruang kerjanya, Selasa (19/2/13).

Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara (KKU) ini menilai, seharusnya jembatan timbang ini sudah bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Apalagi, kata dia, penyelesaian pembangunan jembatan timbang ini sudah lama rampung. “Ironisnya, sampai hari ini kenapa jembatan timbang ini kok masih belum difungsikan sebagaimana mestinya?! Ada apa sebenarnya,” lugas Andry Hudaya Wijaya bernada tanya.

Padahal, sambung legislator Partai Golkar ini, keberadaan jembatan timbang itu sejatinya untuk mengakomodir ruas jalan Ketapang-Siduk sepanjang 61 kilometer dengan status kelas jalan IIIB.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan, terang Andry Hudaya, Pasal 2, Ayat 4, yakni Jalan Kelas IIIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, merupakan jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

“Namun berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat setempat bahwa sehari-hari ruas jalan itu dilalui truk-truk dengan muatan lebih dari 8 ton. Sehingga kondisi itu membuat aspal di ruas jalan di kawasan Satong, Tolak dan Sungai Putri banyak yang terkelupas dan berlubang. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan terus berlarut, saya khawatir kondisi ruas Jalan Ketapang-Siduk akan kembali rusak,” terangnya.

Menurutnya, terbengkalainya jembatan timbang ini bukan saja merugikan infrastruktur jalan di kawasan tersebut, melainkan juga Pemerintah Daerah akan mengalami kehilangan potensi pendapatan daerah melalui denda terhadap kendaraan bermotor yang melebihi muatan seperti yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan.

“Pemerintah Daerah mengalami kehilangan potensi pendapatan daerah melalui denda terhadap kendaraan bermotor yang melebihi muatan seperti yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan,” paparnya.

Jadi, Andry meminta, asset pemerintah yang dibangun dengan menggunakan uang rakyat ini jangan diabaikan begitu saja oleh Dinas Perhubungan & Kominfo Provinsi Kalbar. “Saya sendiri belum mengetahui secara jelas apa sesungguhnya kendala yang ada sehingga jembatan timbang ini tidak kunjung difungsikan,” terangnya.

Oleh karena itu, mantan aktivis mahasiswa ini menambahkan, bahwa dalam waktu dekat, Komisi C DPRD Provinsi Kalbar akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar terkait belum difungsikannya jembatan timbang tersebut.

“Dalam waktu dekat, kita akan meminta kepada pimpinan Komisi C DPRD Provinsi Kalbar untuk mengagendakan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar guna membahas persoalan jembatan timbang di Desa Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, yang sampai hari ini masih belum difungsikan sebagaimana mestinya,” ujarnya.    

Dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Perhubungan & KominfoProvinsi Kalbar, Edi Sukarno, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, Edi Sukarno, mengatakan, jembatan timbang yang dibangun sejak tahun 2005 lalu, belum beroperasi hingga kini karena terkendala pembebasan tanah.

"Namun, saat ini persoalan tanah itu sudah diselesaikan, begitu pula dana untuk perbaikan beberapa bagian bangunan jembatan timbang telah dianggarkan melalui UPLLA I Siantan," urainya.

Ia menyebutkan dana jembatan timbang tersebut berada di UPLLA I Siantan, dan diperkirakan lima bulan kedepan jembatan timbang telah dapat beroperasi. (Boyke Sinurat)

Berita Terkait

PRIORITASKAN PUTRA DAERAH DALAM PERKERUTAN POLISI

AWASI TENAGA KERJA ASING DI KALBAR

KASUS BANSOS KONI KALBAR TERKESAN DIPETIESKAN

PENANGANAN KASUS DI POLDA KALBAR DI BAWAH 50 PERSEN

PARTAI DEMOKRAT KALBAR TANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS

LIVE Streaming

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

on FACEBOOK

Berita Populer

Komentar Terbaru

Agenda