PONTIANAK - 100 an sopir dari sejumlah perusahaan ekspedisi se Kalbar Senin (26/11/12) menggelar aksi demo di DPRD Kalbar. Mereka menuntut Pemerintah dapat memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi para sopir truk saat mengisi BBM di SPBU. Salah satu yang dikeluhkan para sopir yakni aturan mengenai antrian pengisian BBM Solar di SPBU.  

“Kami menuntut Pemerintah segera merevisi aturan menyangkut antrian BBM Solar di SPBU karena sangat merugikan para sopir. Aturan yang membatasi pengisian BBM di SPBU pada jam-jam tertentu, telah menyita waktu istirahat para supir, “ujar Wakil Ketua Forum Komunikasi Sopir Ekspedisi se Kalbar Wahyudi, “.

Menurutnya hal ini secara tidak langsung menjadi pemicu tingginya angka kecelakaan lalu-lintas, akibat sopir mengantuk atau keletihan. Ditambahkan Wahyudi, para sopir ekspedisi akan tetap melancarkan aksi mogok, sampai Pemerintah memenuhi tuntutan perubahan mengenai pengisian BBM Solar di SPBU.

Setelah hampir 2 jam menunggu, akhirnya perwakilan para supir ekspedisi diterima oleh Pimpinan Komisi dan Pimpinan fraksi di DPRD Kalbar. Dalam pertemuan yang dihadiri Perwakilan Polda Kalbar, Dishub & Kominfo dan Pertamina tersebut, menyepakati beberapa pointer sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dikeluhkan kalangan sopir dan pengusaha ekspedisi. “Hasil kesepakatan tersebut antara lain pencabutan Kartu Kendali karena dalam praktiknya pendistribusian Kartu kendali tidak lagi terkendali. Pasalnya Kartu Kendali juga dipegang oleh bukan sopir,” terang Anggota fraksi Golkar Zulkarnain Siregar saat ditemui usai rapat.

Sambil menunggu terbitnya Kartu Kendali baru, untuk sementara pengisian BBM dilakukan pada SPBU yang ditunjuk Pertamina. Selain itu, mulai saat ini para supir juga diperbolehkan mengisi BBM pada tangki tambahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan jarak tempuh lokasi tujuan. 

Terkait keluhan para sopir mengenai aksi pemerasan dari oknum preman yang mengatur antrian di SPBU, Zulkarnain mengatakan, masalah tersebut telah disampaikan pada jajaran kepolisian. “Bahkan, dewan juga menuntut aparat menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi di SPBU, termasuk menindak oknum aparat yang membekingi penimbunan BBM bersubsidi,” tegasnya.

Dari pantauan para sopir ekspedisi terlihat cukup puas atas sejumlah kesepakatan yang mengakomodir tuntutan mereka dan akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Sementara untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan selama demo berlangsung, ratusan aparat kepolisian disiagakan di kompleks DPRD Kalbar. *Rep Boyke Sinurat (Ed Budi Taher)

Berita Terkait

Pemkot Kesulitan Membubarkan Koperasi Yang Tidak Aktif

2 Jamaah Haji Asal Kota Pontianak Meninggal Dunia

Pemkot Pontianak Komitmen Sejahterakan Para Ibu

Barang Bawaan Jamaah Haji Jangan Over

BP2AMKB Kota Pontianak Dukung Politik Perempuan 30 Persen

LIVE Streaming

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

on FACEBOOK

Berita Populer

Komentar Terbaru

Agenda