PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mengaku kesulitan, untuk membubarkan koperasi yang tidak aktif, yang tidak jelas pengelolaan keuangannya. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kota Pontianak, Imran. Menurutnya, untuk membubarkan sebuah koperasi, sesuai aturannya terlebih dahulu semua yang menyangkut keuangan harus diselesaikan baik dengan pengurus maupun dengan anggota koperasi. Imran menerangkan, pada umumnya koperasi yang tidak aktif,terkendala dengan pengelolaan keunangan baik dana sumbangan anggota maupun dana bantuan pemerintah. Sehingga dikarenakan amburadulnya pengelolaan keuangan, koperasi tidak bisa melakukan rapat anggota tahunan(RAT) dan secara otomatis tidak bisa aktif lagi. 

"Untuk jumlah yang tidak aktif sekitar ada puluhan, namun masih di fikirkan yang masih benar-benar untuk dilakukan pembubaran. Karena umpamanya masih ada hutang yang belum clear, kecuali di kehendaki oleh anggota untuk melakukan rapat luar biasa untuk melakukan pembubaran tersebut," tandasnya.

Imran menjelaskan, bantuan pemerintah kepada koperasi yang saat ini tidak aktif tersebut seperti kredit usaha, bersifat pinjaman yang seharusnya dikembalikan lagi kepada pemerintah.namun yang terjadi, banyak koperasi sudah aktif namun belum mengembalikan dana tersebut sehingga pihaknya tidak bisa membubarkannya. "Ada juga yang aktif tapi tidak menyampaikan rat, itu pertanggungjawaban setiap tahunnya untuk perekonomian atau koperasi selama satu tahun anggaran. Dari situ di ketahui berapa pembagian sisa hasil usaha untuk anggota. Akan ketawan pada saat akhir tahun," terangnya.

Imran menyebutkan, dari total 700 koperasi yang ada dikota pontianak, sebanyak puluhan koperasi tidak aktif semenjak beberapa tahun terakhir ini. Dirinya menjelaskan, salah satu penyebab banyaknya koperasi yang tidak aktif tersebut adalah kesalahan manajemen terutama soal pengelolaan keuangan sehngga tidak bisa menyelenggarakan rat. Sedangkan untuk koperasi yang benar-benar melaksanakan rapat anggaran tahunan - rat tahun 2012ini tercatat  sebanyak 115 koperasi.

"Jika benar-benar akan dibuatkan SK dari walikota atas nama Menteri Dalam Negeri untuk pembubaran. Tapi belum pernah kita laksanakan. Yang rajin menyampaikan ada 115 dan yang aktif ada 400 lebih yang terdaftar ada 740 lebih koperasi," Pungkasnya. *Rep Budi Taher

Berita Terkait

2 Jamaah Haji Asal Kota Pontianak Meninggal Dunia

Pemkot Pontianak Komitmen Sejahterakan Para Ibu

Barang Bawaan Jamaah Haji Jangan Over

BP2AMKB Kota Pontianak Dukung Politik Perempuan 30 Persen

Pemkot Ajak Masyarakat Menjamin Hak Anak dan Istri Dengan Isbat Nikah

LIVE Streaming

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

on FACEBOOK

Berita Populer

Komentar Terbaru

Agenda