BPK RI Perwakilan Kalbar memberikan opini tidak wajar (disclaimer opinion) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah – LKPD Kabupaten Melawi dua tahun berturut – turut, yakni tahun anggaran 2011 – 2012.

Opini BPK tersebut sangat dipengaruhi laporan pada kas daerah yang secara teori tidak boleh ada penyimpangan, tapi justru mengalami masalah yang tidak pernah dituntaskan.

“Bahkan masalah di kas daerah Melawi nilainya sangat material dan mempengaruhi selisih pengggunaan anggaran (Silpa),” terang Kepala Sub Auditorat Kalbar 2 BPK RI Perwakilan Kalbar, Joni Rindra Putra Senin (8/7/2013).

Ia menyontohkan, tunggakan uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) sebesar Rp2,8 Milyar mulai tahun 2009 hingga 2011 belum dapat diselesaikan.

“Padahal laporan terkait hal itu sangat perpasif atau mempengaruhi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan,” paparnya.

Joni menyebutkan masalah lain yang turut mempengaruhi adalah pengelolaan aset, peyediaan dan investasi permanen yang belum tampak adanya upaya  pembenahan. Tim pemeriksa menilai semua itu sangat prinsip dalam hal pelaporan yang secara agregat maupun secara individual sangat mempengaruhi laoran keuangan.

“Tapi, yang lebih utama, belum adanya komitmen dari pemerintah kabupaten Melawi untuk menyelesaikan berbagai masalah menyangkut laporan keuangan,” jelas Joni.

Ia yakin jika pemerintah kabupaten Melawi segera dan sungguh – sungguh untuk meperbaiki menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, tentunya bakal berdampak terhadap peningkatan opini laporan keuangan dari BPK.  

Berita Terkait

BPK Selesai Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Bansos KONI Kalbar

BPK Minta Pemprov Kalbar Tetap Benahi Aset

Wagub Kalbar Tutup Gawai Dayak 28

Kalbar, Provinsi Pertama di Kalimantan yang Raih WTP

Kalbar Tunggu Pemenang Lelang 3 Proyek Infrastruktur ADB Dari Kementrian PU

LIVE Streaming

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

on FACEBOOK

Berita Populer

Komentar Terbaru

Agenda