Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah propinsi tahun 2012.

Penilaian tertinggi dari BPK tersebut untuk pertama kalinya diraih propinsi Kalimantan Barat sejak terbentuk 1957 silam, sekaligus menjadi propinsi pertama di regional Kalimantan yang memperoleh WTP.

"Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat telah menunjukkan kehati-hatian dalam mengimplementasikan anggaran belanja. Hal ini terlihat dari persentase antara anggaran dan realisasi belanja," papar anggota VI BPK RI Rizal Jalil, dalam sidang paripurna di DPRD Kalbar, Kamis (5/7/2013).

Ia menyebutkan, dari total anggaran mencapai Rp.2,7 trilyun, terealisasi sebesar Rp.2,5 trilyun atau 93 persen. Kemudian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp.1,1 trilyun atau 40 persen, pendapatan transfer dari pusat Rp.1,2 trilyun serta pendapatan lain – lain yang sah sekitar Rp.518 milyar atau 18 persen.

Menurut Jalil, atas prestasi yang diraih tersebut, maka Kalimantan Barat bukan hanya akan mendapatkan bonus finansial dari pemerintah pusat, tetapi juga dapat menerbitkan obligasi. Selain itu, predikat WTP juga memberikan benefit politik tertentu, khususnya kepada Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis.

"Tapi hal itu sebenarnya lumrah, karena tidak semua propinsi dapat meraih predikat WTP. Tercatat di wilayah VI yang meliputi 17 propinsi, baru 4 propinsi yang memperoleh WTP yakni NTB, Sulsel, Sulut dan Kalimantan Barat," terang Jalil.   

Ketika dimintai tanggapannya terkait hal ini, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengaku sangat puas atas predikat WTP dari BPK RI. Apalagi, prestasi tersebut dicapai di masa pemerintahannya. Namun, ia mengakui bahwa penilaian positif BPK RI tidak diraih secara singkat melainkan telah dilakukan sejak 5 tahun silam.

"Prestasi ini adalah hasil kerja keras dari semua pihak terkait, mulai dari jajaran SKPD, DPRD dan tentu BPK RI," terang Cornelis.    

Berdasarkan laporan keuangan, anggaran pemerintah propinsi Kalimantan Barat tahun 2012 sebesar Rp. 2,7 trilyun, sedangkan realisasi dari sisi pendapatan Rp.2,9 trilyun atau 101 persen. Sementara jumlah total asset yang dimiliki yakni Rp.2,5 trilyun, yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan dan jaringan instalasi.  

BPK juga mengakui realisasi belanja pegawai sebesar Rp.530 milyar atau sekitar 30 persen terbilang rendah dibanding propinsi lain yang berada di kisaran 40 hingga 50 persen. (Boyke Sinurat)

Berita Terkait

Kalbar Tunggu Pemenang Lelang 3 Proyek Infrastruktur ADB Dari Kementrian PU

Menko Perekonomian Dorong Pengembangan Sambas Dalam MP3EI

Pembangunan Jembatan Sabo Tahun Ini Dimulai

Dua Menteri PAN Sambangi Sambas

Tim Pemeriksa DPRD Kalbar Salahkan Pegawai Bongkar Kebobrokan di Dewan

LIVE Streaming

PROGRAMA 1

PROGRAMA 2

on FACEBOOK

Berita Populer

Komentar Terbaru

Agenda